Kantor Desa Sijenggung, 20 Oktober 2022 tengah mengadakan penilaian Desa Anti Korupsi bersama KPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan didampingi oleh Inspektorat dan Dispermades Kabupaten Banjarnegara, serta Kapolsek dan juga Babinkamtibmas Kecamatan Banjarmangu.

Dalam pelaksanaannya KPK dan Inspektorat Provinsi membagi penilaian menjadi beberapa komponen aspek penilaian meliputi komponen penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Dimana dimasing-masing komponen tersebut terdapat 18 indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Sijenggung baik dalam bentuk  hard file atupun bisa di akses secara online di website Desa.

Berikut 18 Indiktor yang terdapat dalam 5 komponen penilaian aspek tersebut: 

1. Keberadaan perdes tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban apbdes
2. Keberadaan sop mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa
3. Keberadaan perdes/ keputusan kepala desa tentang pengendalian penerimaan gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia dan telah melalui proses pengadaan barang/ jasa di desa
5. Keberadaan perdes/ keputusan kepala desa / sop tentang pakta integritas dan sejenisnya
6. Keberadaan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa
7. Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/ daerah
8. Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
9. Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
10. Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
11. Keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, trantibumlinmas, pekerjaan umum) pembangunan, kependudukan, keuangan dan pelayanan lainya
12. Keberadaan media informasi tentang apbdes di balai desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
13. Keberadaan maklumat pelayanan
14. Keberadaan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rkpdes
15. Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi suap dan konflik kepentingan
16. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
17. Keberadaan budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
18. Keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Proses penilaian dilaksanakan dengan melalui tahapan presentasi terlebih dahulu oleh Kades Sijenggung, Bp. Suyono yang kemudian dilanjutkan dengan sesi penilaian oleh tim penilai kepada Sekretaris Desa Sijenggung, Bp. Teguh Giana melalui tanya jawab.

Setelah melalui proses yang panjang  maka sampailah pada tahap penilaian dimana Pemerintah Desa Sijenggung mendapatkan nilai yang memuaskan dengan predikat A atau amat baik.