Desa Sijenggung, bersama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Anti Korupsi bertempat di Balai Desa Sijenggung pada hari Rabu, 10 Mei 2023. Kegiatan bimtek tersebut dihadiri Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Tim KPK-RI, Pj Bupati Banjarnegara, Inspektur Banjarnegara Drs. Agung Yusianto, M.Si. Kepala Dinas Kominfo Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH, Kabid Pemdes Dispermades Agung Hermawan, S.I.P., Camat Banjarmangu Sri Supijah Anggorowati, S.Sos, Kepala Desa Sijenggung Suyono, Kades Kendaga Murtinah, Kades Beji Nyana dan Kedes Banjarmangu Eko Nurul Bilal. dan semua kelembagaan Desa Sijenggung.

Program Desa Anti Korupsi merupakan program yang diinisiasi KPK bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk sama-sama melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dimulai dari desa.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan beberapa ulasan mengenai tindak pemberantasan korupsi yang belakangan ini menjadi topik utama di kalangan masyarakat. Beliau juga berkesempatan menjelaskan mengenai pentingnya penerapan Trisula Pemberantasan Korupsi untuk dilaksanakan di semua kalangan baik itu pejabat pemerintahan maupun warga masyarakat. Dimana Trisula itu sendiri berisi uraian mengenai Pemberantasan Korupsi, Pencegagahan Korupsi, dan Tindak Lanjut Kegiatan Korupsi. 

Sementara Pj. Bupati banjarnegara Bapak Tri Harso Widirahmanto, SH mengapresiasi bimbingan teknis yang diberikan oleh KPK kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Sijenggung. Ia berharap dengan bimbingan teknis dari KPK akan dapat memberikan masukan bagi pemerintahh desa pada umumnya  terkait tindakan yang mengarah kepada tindak korupsi.

Selanjutnya kegiatan bimtek dilanjutkan dengan tahapan penilaian pemenuhan indikator kinerja pemerintah desa bersama Koordinator Tim KPK RI, Firlana Ismayudin. Ia menjelaskan ada empat tahapan dalam pencanangan Desa Antikorupsi. Yakni observasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penilaian. Tahap penilaian tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, dan konsultan independen.