"Bintek" merupakan singkatan dari "Bimbingan Teknis". Bimbingan Teknis Perluasan Desa Anti Korupsi adalah suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan arahan, panduan, dan pengetahuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya perluasan implementasi program desa anti korupsi. Program ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan korupsi dapat diterapkan secara efektif di tingkat desa.

Setelah pada bulan Desember 2022 kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan launching (Kick Off) Desa Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Lapangan Desa Sijenggung, kini Desa Sijenggung didapuk sebagai percontohan desa antikorupsi di Kabupaten Banjarnegara.

Berikut beberapa desa yang telah mengikuti kegiatan bintek di Desa Sijenggung:

1. Kecamatan Bawang 
2. Kecamatan Banjarmangu (Desa Banjarmangu dan Desa Beji)
3. Kecamatan Wanadadi 
4. Kecamatan Mandiraja
5. Kecamatan Kalibening (Desa Kalibombong)
6. Kecamatan Purwonegoro (Desa Purwonegoro, Desa Merden, dan Desa Mertasari)

Dalam kesempatan tersebut materi bintek diisi oleh Sekretaris Desa Sijenggung, Bapak Teguh Giana yang meliputi 18 Indikator Penilaian Desa Anti Korupsi yaitu:

1. Keberadaan Perdes Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes
2. Keberadaan Sop Mengenai Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3. Keberadaan Perdes/ Keputusan Kepala Desa Tentang Pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap Dan Konflik Kepentingan
4. Keberadaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelaksana Kegiatan Anggaran Dengan Pihak Penyedia Dan Telah Melalui Proses Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa
5. Keberadaan Perdes/ Keputusan Kepala Desa / Sop Tentang Pakta Integritas Dan Sejenisnya 
6. Keberadaan Kegiatan Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
7. Keberadaan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Dari Pemerintah Pusat/ Daerah
8. Tidak Adanya Aparatur Desa Dalam 3 Tahun Terakhir Yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi
9. Keberadaan Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat
10. Keberadaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Desa
11. Keterbukaan Dan Akses Masyarakat Desa Terhadap Informasi Standar Pelayanan Minimal (Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Lingkungan, Trantibumlinmas, Pekerjaan Umum) Pembangunan, Kependudukan, Keuangan Dan Pelayanan Lainya
12. Keberadaan Media Informasi Tentang Apbdes Di Balai Desa Dan Atau Tempat Lain Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat
13. Keberadaan Maklumat Pelayanan
14. Keberadaan Partisipasi Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rkpdes
15. Kesadaran Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi Suap Dan Konflik Kepentingan
16. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
17. Keberadaan Budaya Lokal/Hukum Adat Yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
18. Keberadaan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Dan Kaum Perempuan Yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi